Padang, KominfoSB - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serius tangani masalah-masalah tentang kependudukan dengan membentuk Kelompok Kerja Advokasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dengan pembentukan kelompok kerja ini, diharapkan isu-isu strategis tentang kependudukan bisa ditangani dengan cepat dan tepat karena program KKBPK bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Syaruddin dalam sambutannya di hadapan peserta pertemuan kelompok kerja advokasi di salah satu hotel di Kota Padang, Rabu (14/8), mengatakan bahwa dengan dibentuknya pokja ini, akan melahirkan komitmen antara stakeholder terkait untuk menangani masalah kependudukan di Sumatera Barat.

Sementara itu, narasumber Rahmad Sani selaku Ketua Koalisi Kependudukan Sumbar menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-4 dunia dengan jumlah penduduk 265 juta jiwa di Tahun 2018, dimana Indeks Pengembangan Manusia (IPM) nya berada diurutan 113 dari 188 negara.

"Hal ini menandakan pertumbuhan penduduk Indonesia tinggi, tetapi indeks pengembangan manusia masih rendah. Untuk itu perlu dibangun komitmen melalui Advokasi Program KKBPK," ujar Rahmad.

Bicara soal Sumatera Barat, Rahmad Sani mengatakan bahwa Sumatera Barat mempunyai masalah yang kompleks tentang kependudukan. Misalnya, pertumbuhan penduduk serta angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, partisipasi dan lama sekolah rendah, kemiskinan dan pengangguran diatas rata-rata, persebaran penduduk belum proporsional dan angka partisipasi angkatan kerja rendah. 

Program KKBPK sendiri ungkap dirinya, bertujuan mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Serta berkontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang seimbang, melalui strategi advokasi KKBPK dengan merangkul semua OPD terkait melalui pimpinan daerah untuk menyusun program dan indikator pada masing-masing OPD. Sehingga melahirkan sebuah dukungan dari pihak pembuat kebijakan.

Terakhir Rahmad Sani berujar keberhasilan program KKBPK ini tergantung pada kerjasama seluruh sektor, agar masalah-masalah kependudukan di Sumbar bisa teratasi dengan baik. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait se-Sumatera Barat. (RYH/EK/MMC Diskominfo)

 90 kali